mataikan.com
Menteri KKP Setujui Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional

Menteri KKP Setujui Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional

Mataikan-Pemerintah maluku sebelumnya telah menyurati mentri kkp terkait kesiapan untuk menjadi lumbung ikan nasional.

Dalam isi suratnya, Maluku sebagai salah satu provinsi kepulauan memiliki potensi sumberdaya dan perikanan yang melimpah dan dapat digunakan untuk kepentingan daerah serta nasional secara berkelanjutan.

Surat itu juga menyebutkan pada puncak acara Sail Banda di Kota Ambon tanggal 10 Agustus 2010, Presiden Soesilo Bambang Yudhoy0no telah mencanangkan Provinsi Maluku sebagai LIN.

Respon atas kebijakan tersebut Pemprov Maluku beserta seluruh komponen masyarakat telah berproses untuk memperjuangkan ihwal tersebut. Namun hingga kini kebijakan itu tak kunjung diimplementasikan.

Balasan Surat Pemerintah maluku

Surat Gubernur Maluku telah direspon Menteri melalui surat balasan per tanggal 26 Mei 2020, ditandatangani langsung oleh Menteri KKP Edhy Prabowo.

Politisi Partai Gerindra ini menyampaikan apresiasi atas keberpihakan yang kuat dari Pemerintah Provinsi Maluku terhadap pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Maluku.

Menteri dalam surat itu berharap, Maluku sebagai LIN tidak hanya sebagai simbol, namun dapat menunjukkan kontribusi terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Maluku, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan devisa Negara dari sektor kelautan dan perikanan.

Dalam surat balasan Menteri ke Gubernur Maluku, disampaikan Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mendukung melalui program dan anggaran, baik melalui kegiatan APBN, Dana Alokasi Khusus.

Dalam surat balasannya tertanggal 26 Mei 2020, Menteri KP Edhy Prabowo apresiasi atas keberpihakan yang kuat dari Pemprov Maluku terhadap pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Maluku.

Prabowo berharap Maluku sebagai LIN tidak hanya sebagai simbol, namun dapat menunjukkan kontribusi terhadap pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) Maluku, tetapi juga penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan devisa negara dari sektor kelautan dan perikanan.

Surat itu menyebutkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mendukung melalui program dan anggaran, baik melalui kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN), Dana Alokasi Khusus (DAK) Kelautan dan Perikanan.

Dana bergulir dari Badan Layanan Umum–Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan, sebagaimana amanah dalam Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024.

“Dukungan lintas sektor sangat penting, sehingga diperlukan sinergi yang kuat untuk pengembangan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan di Maluku,” tulis Menteri.

Add comment