mataikan.com

Gubernur sulsel menantang, Walhi baru buat kajian ?

Guburner Sulawesi selatan Nurdin Abdullah menantang walhi untuk mengkaji soal penambangan pasir yang berdampak pada hasil tangkapan nelayan di pulau kodingareng.

Walhi di minta untuk menunjukkan hasil kajian akademik atas dampak penambangan pasir laut di perairan spermonde. Pernyataan itu disampaikan Nurdin pasca ratusan nelayan menduduki kantor Gubernur Sulsel untuk meminta izin tambang pasir laut dicabut.

Walhi merespon tantangan tersebut dengan mengatakan kajian ini dibuat untuk menjawab tantangan Gubernur dan menunjukan ke publik bagaimana aktivitas tambang pasir laut di wilayah tangkap nelayan benar-benar memberi dampak serius bagi masyarakat, terutama perempuan di Pulau Kodingareng.

Ternyata walhi sebagai pendamping masyarakat nelayan kodingareng belum mengkaji lalu mengadvokasi, seharusnya sebelum turun mendampingi masyarakat sampai pada aksi demonstrasi semuanya sudah selesai.

Walhi di tuding melakukan provokasi

Tudingan tersebut dinyatakan oleh Sampara Sarif pada Kamis (17/9/2020), yang menyebut Walhi Sulsel melakukan provokasi kepada para nelayan. Agar menolak aktivitas tambang pasir di wilayah tangkap ikan nelayan Kodingareng oleh kapal Boskalis

Namun hal itu cepat di tepis oleh emak-emak dari nelayan pulau kodingareng bahwa penyataan itu keliru Sebab, nelayan Pulau Kodingareng sangat bersyukur dengan adanya pendampingan dari Walhi Sulsel dan Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP).

wajar saja hal ini tidak pernah di tanggapi mulai dari ketua RT hingga gubernur. sebab kordinasi dan penyampaian masalah tidak terkordinir dengan baik. 

Kajian kurangnya hasil tangkapan oleh walhi

Riadi selaku ketua tim kajian walhi menjelaskan bahwa pihaknya sedang telah mengkaji dokumen lingkungan perusahan pemilik konsesi, dalam dokumen tersebut dirinya melihat banyak dampak-dampak yang terjadi namun tidak dijelaskan di dokumen lingkungan tersebut.

Kemudian terkait dengan hasil kajian perizinan yang dilakukan oleh Jatam dan Koalisi Selamatkan Laut Indonesia, Riadi menyebut bahwa kajian tersebut merupakan temuan penting yang perlu ditindak lanjuti, terutama bagi penegak hukum.

Karena selama ini, selalu saja nelayan yang disoroti dan dikrimialisasi. Saatnya penegak hukum juga menindak pelanggaran perizinan yang terjadi pada proyek tambang pasir laut.

“Dari kajian awal teman-teman koalisi, sangat jelas adanya dugaan tindak pidana korupsi dan monopoli usaha. Artinya Boskalis selama ini menambang di konsesi yang diduga melawan hukum”, imbuhnya.

Lalu dimana kajian soal perusakan lingkungan dan kurangnya hasil tangkapan ?

Sebagimana tantangan gubernur dalam pernyataannya “Jangan membuat alasan tanpa kajian, coba buat kajian, kalau ada kajiannya menyatakan bahwa mengurangi hasil tangkapan, saya hentikan langsung, kalau ngomong doang, mengurangi hasil tangkapannya, mana hasil kajiannya, suruh Walhi bikin itu, buat kajian,” katanya.

Hal ini jelas bahwa gubernur Nurdin abdullah meminta kajian soal perusakan lingkungan dan kurangnya hasil tangkapan bukan kajian soal dokumen perizinan dan kasus korupsi serta monopoli usaha.

Jika hal itu saling terkait seharusnya Walhi menjelaskan keterkaitan perizinan dengan masalah perusakan lingkungan.

Add comment

Ikuti Kami